Morowali _ Gerakan Warga Industri (GerakIn) bersama PT Wosindo Mineral Perkasa menginisiasi pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) sebagai upaya memperkuat pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan di wilayah lingkar tambang.
Pembentukan BPM direncanakan berlangsung di tiga desa, yakni Desa Topogaro, Desa Tondo, dan Desa Ambunu. Proses pembentukan badan tersebut akan dilaksanakan secara transparan dan partisipatif melalui musyawarah desa, dengan melibatkan unsur masyarakat, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan terkait.
Melalui skema ini, PT Wosindo Mineral Perkasa akan menyalurkan dana PPM melalui badan yang dibentuk di tingkat desa. BPM diharapkan menjadi ruang perencanaan dan pengelolaan program pemberdayaan yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program.
Perwakilan GerakIn, Hendra Susanto, menilai bahwa pendekatan berbasis kelembagaan desa memungkinkan program PPM dirancang secara lebih kontekstual dan tidak terpusat pada perspektif perusahaan semata.
“Dengan adanya badan di desa, masyarakat memiliki peran yang lebih besar dalam merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Hal ini penting untuk menjaga relevansi dan keberlanjutan program,” ujarnya.
Sementara itu, KTT Tambang PT Wosindo Mineral Perkasa, Baso Tandi Arung, menyampaikan bahwa penyaluran dana PPM melalui badan desa merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat tata kelola program pemberdayaan agar lebih efektif dan akuntabel.
“Kami ingin memastikan bahwa dana PPM dimanfaatkan secara optimal dan selaras dengan prioritas pembangunan desa. Melalui badan desa, perencanaan program diharapkan menjadi lebih partisipatif dan transparan,” ungkapnya.
Ke depan, BPM diharapkan berfungsi sebagai wadah koordinasi antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat. Selain itu, badan ini juga menjadi mekanisme penyelarasan program PPM dengan potensi serta kebutuhan masing-masing desa. Fokus awal BPM meliputi pemetaan kebutuhan masyarakat, penyusunan rencana program, serta pendampingan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
GerakIn dan PT Wosindo Mineral Perkasa menegaskan bahwa pembentukan BPM masih berada pada tahap awal dan akan dilakukan secara bertahap melalui musyawarah desa di Topogaro, Tondo, dan Ambunu. Model ini diharapkan dapat menjadi praktik baik dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal.
Posting Komentar