Palu, naskahnews– Seorang pejabat daerah kembali menjadi sorotan publik. Kepala Dinas Kesehatan (Kadis Kesehatan) Kabupaten Donggala, Syahriar, diduga bersikap arogan terhadap seorang montir bengkel yang menagih biaya servis mobil milik keluarganya.
Peristiwa itu dialami Fikli, akrab disapa Kambo, pemilik bengkel di Jalan Tavanjuka Raya 2, Palupi, Kota Palu. Ia mengaku mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari sang pejabat saat menagih sisa pembayaran servis mobil sebesar Rp1,6 juta.
Menurut penuturan Kambo, mobil yang ia kerjakan merupakan milik anak Kepala Dinas. Kerusakan mobil tergolong berat hingga harus turun mesin, dan proses perbaikan memakan waktu lebih dari dua bulan karena menunggu pemesanan suku cadang.
“Semua kerusakan sudah saya jelaskan secara detail. Dan pada 3 Oktober 2025 mobil itu selesai dikerjakan,” tutur Kambo, Kamis malam (3/10/2025
Masalah bermula ketika ia meminta anak buahnya untuk menagih sisa ongkos servis. Namun, dari pihak pemilik mobil justru muncul pesan yang membuatnya terkejut.
“Suruh saja Kambo yang datang,” demikian pesan yang diterima anak buahnya.
Merasa perlu menyelesaikan langsung, Kambo mendatangi rumah pemilik mobil di Jalan Tavanjuka Mas. Di sanalah ia bertemu dengan Syahriar, yang diduga langsung melontarkan kata-kata kasar.
“Kenapa kalau saya tidak mau bayar? Kamu belum tahu siapa saya, ya?” ujar Kambo menirukan ucapan pejabat tersebut.
Kambo mengaku nada tinggi dan sikap merendahkan itu diulang hingga tiga kali. Bahkan, situasi nyaris memanas sebelum istri pejabat tersebut disebut menahan suaminya agar tidak melakukan tindakan fisik.
“Saya hanya datang menagih hak saya. Nilainya memang tidak seberapa, tapi itu hak saya,” ucap Kambo dengan nada kecewa.
Ia berharap Bupati Donggala memberikan teguran tegas kepada pejabat yang bersangkutan karena dinilai telah mencoreng wibawa pemerintah daerah.
“Meskipun itu di luar kantor, beliau tetap pejabat publik. Tidak pantas berkata kasar kepada rakyat kecil,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Syahriar belum memberikan tanggapan meski telah dihubungi melalui telepon maupun pesan singkat.
Kasus ini memantik kembali perhatian publik terhadap perilaku pejabat daerah. Jabatan publik semestinya menjadi sarana untuk melayani masyarakat, bukan dijadikan tameng untuk bersikap semena-mena.(*)
Posting Komentar