Ribuan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol), dan masyarakat umum memadati halaman Kantor DPRD Sulawesi Tengah, Senin (1/9/2025). Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WITA berlangsung tertib dan kondusif.
Ketua DPRD Sulteng Arus Abdul Karim (Golkar) didampingi Wakil Ketua Aristan (NasDem), Syafruddin Hafid (Demokrat), dan sejumlah anggota dewan lainnya — di antaranya Muhammad Safri (PKB), Hendri Kusuma Muhidin (Golkar), Ikbal Pakamundi (Demokrat), Hj. Vera Rompas (Gerindra), dan Hj. Wiwie (PKS) — kompak turun menemui massa aksi. Pimpinan DPRD duduk bersama perwakilan demonstran untuk mendengarkan aspirasi rakyat, yang kemudian berujung pada penandatanganan kesepakatan bersama memuat sejumlah poin tuntutan.
Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Arus Abdul Karim menegaskan komitmen DPRD Sulteng untuk selalu berpihak pada rakyat. “Kami bersama masyarakat Sulawesi Tengah. Semua tuntutan yang disuarakan hari ini akan kami akomodir, dan kami akan mengambil langkah untuk menjaga kondusifitas di tengah masyarakat,” ujarnya. Ia juga mengapresiasi demonstrasi yang berlangsung damai. “Jangan ada wakil rakyat yang melukai hati rakyat. Saya, bersama seluruh anggota DPRD Sulawesi Tengah, memastikan bahwa rakyat akan selalu menjadi prioritas utama,” tegas Arus.
Sekitar pukul 13.00 WITA, Wali Kota Palu H. Hadianto Rasyid, SE, didampingi Wakil Wali Kota Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., turut menemui massa aksi di depan Kantor DPRD. Dalam pertemuan terbuka, Wali Kota Hadianto menegaskan komitmennya melakukan perubahan dengan orientasi pelayanan masyarakat.
Terkait isu pajak, Wali Kota menjelaskan:
Tidak ada pajak khusus untuk UMKM, hanya retribusi daerah sekitar Rp3.000 per hari yang hampir tidak pernah dipungut.
Pajak 10% di rumah makan mengikuti kebijakan pusat, namun terbuka untuk dievaluasi.
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 1000% telah dibatalkan, lonjakan sebelumnya hanya terjadi di zona tertentu akibat perubahan nilai ekonomi lahan.
“Saya pastikan naik 1000% itu tidak ada lagi. Ini bentuk perlindungan masyarakat agar tidak dipermainkan dengan NJOP. Namun saya akui sosialisasi pemerintah sangat minim, dan ke depan tidak boleh lagi seperti itu,” jelas Hadianto.
Untuk menindaklanjuti aspirasi, Wali Kota mengundang perwakilan massa aksi, pimpinan lembaga mahasiswa, dan komunitas ojol untuk rapat bersama di Kantor Wali Kota pada Kamis mendatang. Khusus komunitas ojol, Hadianto menjanjikan pembangunan shelter dengan fasilitas berteduh, charger ponsel, dan Wi-Fi gratis tahun ini.
Wali Kota juga menegaskan setiap rupiah pajak digunakan untuk pembangunan kota. “Demi Allah tidak ada keinginan saya menyusahkan masyarakat. Dari 144.280 lembar tagihan PBB pada 2024, hanya 2.700 wajib pajak yang membayar, tetapi Pemkot tidak pernah memaksa,” ujarnya.
Pertemuan Wali Kota, Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD Sulteng, dan massa aksi berlangsung kondusif. Pemerintah Kota Palu dan DPRD Sulteng berkomitmen terus membuka ruang dialog serta mengawal aspirasi masyarakat agar kebijakan pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat.
Posting Komentar