Palu _ konflik tambang emas Poboya semakin memanas. penambang tradisional kembali menggelar aksi unjuk rasa di pintu masuk lokasi operasional PT Citra Palu Mineral (CPM) pada Selasa (12/8/2025). Mereka mendesak pemerintah segera mengecilkan area kontrak karya PT CPM dan mengalihkannya menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Tuntutan ini mencuat seiring semakin sulitnya ruang gerak penambang lokal sekitar 500 orang menggantungkan hidup dari tambang tradisional. Di sisi lain, sejumlah pelaku Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di berbagai daerah Sulawesi Tengah turut bersuara, meminta Pemerintah Provinsi Sulteng menjadi mediator agar aspirasi warga didengar pemerintah pusat.
“Kami ingin solusi yang adil. Kalau aktivitas kami harus dihentikan, hentikan juga perusahaan yang merusak lahan kami. Lebih baik sebagian lahan kontrak karya CPM dijadikan WPR agar rakyat bisa bekerja legal,” tegas salah satu perwakilan penambang.
Menurutnya, sebelum masuknya perusahaan tambang, mayoritas warga Poboya adalah petani. Namun kerusakan lahan pertanian memaksa mereka beralih ke penambangan tradisional untuk bertahan hidup. “Kami hanya ingin bekerja tanpa takut, tanpa khawatir kehilangan penghidupan,” ujarnya.
Desakan untuk penciutan lahan ini didukung alasan sosial dan ekonomi. Warga berharap pemerintah tidak hanya menertibkan penambang rakyat, tetapi juga memberi solusi berkelanjutan dengan membuka ruang legal melalui penetapan WPR.
Posting Komentar