Palu – Rapat pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia (FD-PNI) resmi digelar di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Minggu (7/12/2025) malam. Forum ini mempertemukan unsur legislatif dari berbagai daerah penghasil nikel di Indonesia, sebagai langkah strategis menyatukan komitmen dalam memperjuangkan kepentingan daerah produsen nikel—komoditas yang kini menjadi tulang punggung hilirisasi industri nasional dan rantai pasok energi masa depan.
Ketua DPRD Sulawesi Tengah, H.M Arus Abdul Karim, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini dibangun atas dasar semangat kebersamaan untuk membahas isu-isu strategis terkait kepentingan masyarakat di daerah penghasil nikel.
“Daerah-daerah kita adalah pahlawan devisa bagi Indonesia. Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat Daya telah menjadi motor penggerak utama hilirisasi industri nikel. Kita bangga menjadi bagian integral dari rantai pasok energi masa depan,” ujar Arus dalam pidatonya.
Arus menekankan bahwa pembentukan FD-PNI menjadi wadah penyatuan visi, terutama menyangkut perjuangan dana bagi hasil yang lebih bermartabat dan berkeadilan bagi daerah penghasil. Melalui forum ini, para legislatif daerah berharap dapat memperkuat posisi tawar dalam penyusunan kebijakan nasional terkait sektor pertambangan dan hilirisasi nikel.
Forum tersebut juga dirancang sebagai ruang pertukaran informasi, kajian, dan teknologi, guna mendorong lahirnya regulasi daerah yang mampu meminimalisir dampak lingkungan dari industri ekstraktif, sekaligus melindungi hak-hak masyarakat adat di kawasan pertambangan.
Arus turut menegaskan pentingnya dukungan bersama terhadap kebijakan pemerintah pusat dalam pengawasan investasi dan hilirisasi nikel agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan, keberlanjutan, dan martabat bangsa.
Selain itu, FD-PNI juga mendorong pembentukan dana abadi bagi daerah penghasil tambang, yang dapat dimanfaatkan untuk penataan lingkungan dan pembangunan pasca tambang demi keberlanjutan generasi mendatang.
“Inisiasi pembentukan forum ini adalah langkah strategis dan mendesak. Forum ini menjadi wadah penyatuan suara agar kepentingan daerah penghasil nikel didengar dan diakomodasi dalam kebijakan nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Arus juga menyoroti sejumlah ketimpangan yang masih dirasakan daerah penghasil, seperti beban sosial, tekanan terhadap infrastruktur, hingga risiko kerusakan lingkungan, yang dinilainya belum sebanding dengan manfaat langsung yang diterima daerah.
Sebagai penanda dimulainya komitmen bersama, acara dirangkaikan dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Ketua DPRD Maluku Utara.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Menteri ESDM RI, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, unsur Forkopimda Sulteng, pimpinan dan anggota DPRD provinsi penghasil nikel, kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten/kota, para pakar, dan akademisi.
Forum DPRD Penghasil Nikel Indonesia ini diharapkan menjadi momentum penting bagi daerah penghasil untuk memperjuangkan hak-haknya serta memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah tambang nikel seluruh Indonesia.
إرسال تعليق