PT Jasa Raharja menegaskan komitmennya dalam memperkuat kolaborasi lintas instansi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut diwujudkan melalui kehadiran perusahaan dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Pelayanan Registrasi dan Identifikasi (Regident) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Korlantas Polri di Bandung, Jawa Barat, pada 12–13 November 2025.
Kegiatan tahunan ini menjadi forum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meninjau kinerja pelayanan Kesamsatan Nasional, sekaligus merumuskan arah kebijakan dan inovasi layanan publik ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menegaskan bahwa Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan bentuk nyata kolaborasi lintas lembaga dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, SAMSAT merupakan bentuk kolaborasi yang baik antara Polri, Bapenda, dan PT Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hingga saat ini, terdapat 2.125 Kantor Bersama Samsat di seluruh Indonesia yang melayani registrasi kendaraan, pemungutan PKB dan BBNKB, serta pengutipan SWDKLLJ,” ujar Dewi.
Lebih lanjut, Dewi mengungkapkan bahwa hasil survei terhadap lebih dari 40 ribu wajib pajak menunjukkan kemampuan finansial masih menjadi kendala utama dalam kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif untuk mendorong kepatuhan masyarakat secara sukarela.
Berdasarkan data hingga Oktober 2025, tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran PKB dan SWDKLLJ tercatat sebesar 53,41 persen dari potensi keseluruhan. Sementara itu, digitalisasi layanan menunjukkan tren positif, dengan pertumbuhan transaksi melalui Samsat Online mencapai 22,22 persen, dan peningkatan pengguna aplikasi SIGNAL sebesar 26,56 persen secara tahunan (YoY).
Sementara itu, Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya penyederhanaan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor agar semakin mudah dan cepat.
“Hari ini kita punya semangat yang sama, bagaimana membayar pajak itu semudah membeli pulsa. Ini semangat pelayanan yang terintegrasi dalam SAMSAT, termasuk transformasi penegakan hukum dengan ETLE. Saat ini, 95 persen penegakan hukum sudah berbasis ETLE dan hanya 5 persen yang masih manual,” ujar Agus
Ia juga menambahkan bahwa melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan teknis tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat terus mengedepankan pelayanan masyarakat yang prima dan profesional.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan sinergi antarinstansi, Jasa Raharja memberikan penghargaan kepada sejumlah Polda terbaik dalam pelaksanaan program kerja Kesamsatan. Penghargaan tersebut mencakup kategori Peningkatan Keterisian Data, Digitalisasi Pembayaran Samsat, Sosialisasi Kesamsatan, serta Pelopor Implementasi Penghapusan Regident Ranmor.
“Kami berharap penghargaan ini menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat,” ungkap Dewi.
Kehadiran Jasa Raharja dalam kegiatan Anev Regident 2025 menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam memperkuat sinergi lintas sektor, serta mempercepat transformasi layanan publik yang terintegrasi dan berorientasi pada masyarakat. Melalui kerja sama erat dengan Polri, Bapenda, dan seluruh pemangku kepentingan, Jasa Raharja berupaya mewujudkan pelayanan Kesamsatan yang semakin modern, profesional, dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.
Posting Komentar